Bentuk aktualisasi dan pernyataan penyadaran diri masyarakat secara kolektif dapat berupa partisipasinya dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebutuhan dirinya dan kelompoknya dalam komunitas yang melingkupinya. Cara-cara kolektif berpartisipasi dalam bermasyarakat bisa teraktualisasikan dalam bentuk musyawarah dan juga terbentuknya institusi lokal oleh masyarakat itu sendiri.
Musyawarah adalah sebuah pendekatan kultural khas Indonesia yang dapat dimasukkan dalam proses ekplorasi kebutuhan dan identifikasi masalah. Musyawarah juga merupakan bentuk sarana untuk meningkatkan rasa partisipasi dan rasa memiliki atas keputusan dan rencana pembangunan.
Musyawarah dapat merupakan cara analisis kebutuhan dan tidak sekedar keinginan yang bersifat superfisial demi pemenuhan kebutuhan sesaat. Oleh karena itu pemilihan orang-orang yang mewakili sebagai peserta musyawarah untuk suatu keperluan seperti merumuskan kebutuhan masyarakat haruslah benar-benar yang mampu menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
Langkah lain dalam proses partisipasi masyarakat itu adalah pembentukan kelompok.
Salah satu cara yang efektif untuk membentuk kelompok adalah melalui pendekatan kepentingan yang sama.
Dalam kelompok itu, para anggota kelompok akan memperoleh referensi yang sama, Dengan bertolakbelakang dari kelompok itu, maka para anggota akan merasakan adanya hal-hal baru jika mereka bersedia membandingkannya dengan situasi lama. Ini akan menimbulkan keasyikan dan motivasi sendiri. Melalui kelompok, para anggota akan menyusun program, bekerja secara sistematis serta bisa merasakan adanya perkemabangan dan kemajuan sebagai hasil kegiatan mereka.
Cara untuk penyaluran partisipasi dapat diciptakan dengan berbagai variasi cara sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah atau tempat komunitas masyarakat dan lembaga pendidikan itu berada.
Kondisi ini menuntut kesiapan para pemegang kebijakan dan manajer pendidikan untuk mendistribusi peran dan kekuasaannya agar bisa menampung sumbangan partisipasi masyarakat.
Sebaliknya dari pihak masyarakat juga harus belajar untuk kemudian bisa memiliki kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan.
Sebagai contoh adalah tanggungjawab dunia usaha atau industri. Mereka tidak bisa tinggal diam menunggu dari suatu lembaga pendidikan atau sekolah sampai dapat meluluskan alumninya, lalu menggunakannya jika menghasilkan lulusan yang baik dan mengkritiknya jika terdapat lulusan yang tidak baik.
Partisipasi dunia usaha atau industri terhadap lembaga pendidikan harus ikut bertanggungjawab untuk menghasilkan lulusan yang baik sesuai dengan rumusan harapan bersama. Demukian juga kelompok masyarakat lain, termasuk orangtua siswa.
Dengan cara demikian, maka mutu pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara lembaga pendidikan dan komponen-komponen lainnya dimasyarakat.
Bagaimana dengan tanggungjawab Negara terhadap pengembangan pendidikan ? Sebagaimana diamanatkan oleh UU Sisdiknas 2003 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah juga berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan serta berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi.
Pemerintah dan pemerinmtahan daerah juga wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setaip warga Negara dari usia 7-15 tahun. Lebih dari itu, sebenarnya peluang bagi orangtua atau warga dan kelompok masyarakat masih sangatlah luas.
Untuk itu , maka dalam kondisi kualitas layanan dan hasil dari pendidikan sedang banyak dipertanyakan mutu dan relevansinya, maka pemerintah seharusnya memberikan peluang yang luas bagi partisipasi masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suryadi Prawirosentono (2002 : 12) bahwa ada 6 hal yang bisa mempengaruhi produk dan salah satunya adalah SDM. SDM kita ibaratkan sebagai kelompok masyarakat, yang mana bisa membawa pengaruh pendidikan yang ada dalam sebuah Negara. Lebih dari itu, pemerintah perlu menyusun mekanisme sehingga orang tua dan kelompok-kelompok masyarakat dapat berpartisipasi secara optimal dalam pengembangan pendidikan di
Sumber:
Hery Noer Aly dan Munzier Suparta, 2003. Pendidikan Islam Kini Dan Mendatang. Jakarta: CV. Triasco.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989: Balai Pustaka.
Prawirosentono, Suryadi, 2002. Filosofi Baru Tentang Manajemen Mutu Terpadu. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Suwarno, 1992 . Pengantar Umum Pendidikan. Surabaya.: IKIP.
Undang-Undang Sisdiknas Republik Indonesia. 2003. No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta : CV Triasco.
0 komentar:
Post a Comment